PPKn Bab II Bagian A Part 1 Kelas VIII

 BAB 2

Menumbuhkan Kesadaran Terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Resume PPKn Bagian Subbab/Bagian A (PPT)

A. Kedudukan dan Makna Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

    UUD merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis. Ada juga hukum yang tidak tertulis disebut konvensi. Dari pada itu UUD merupakan sumber hukum tertinggi pada tata urutan peraturan perundang undangan di Indonesia. Pembukaan memiliki hubungan yang erat dengan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan memuat kaidah yang fundamental bagi penyelenggaraan Negara.



Gambar Materi PPKn bab 2
by. Canva

 

Menurut hans kelsen dikemukakan oleh prof.Ismail Sunny (1977:13). “sah tidaknya suatu Undang-undang dasar harus dipertimbangkan dengan berhasil atau tidaknya suatu revolusi, dan apa-apa yang dihasilkan dalam revolusi tersebut (UUD) adalah sah. Karena bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya dengan jalan revolusi maka UUD yang dibuat dalam massa revolusi tersebut menjadi suatu konstitusi yang sah”.

Sebagai hal diatas kita dapat melihat lanjutan dari materi ini dengan masuk pada link yang sudah kami buat sehingga memudahkan untuk mempelajari materinya, berikut materinya dalam bentuk Googleslide atau PPT.

Materi PPKn Bab 2 Bagian A ke 1 (PPT)

Materi diatas merupakan materi pertama dalam bab 2 yaitu bagian atau point A yang terbagi menjadi dua bagian yaitu bagian A1 dan bagian A2 silahakan di klik linknya sehingga bisa langsung dipelajari dan dipahami materi bab 2, mata pelajaran PPKn SMP/MTs kelas VIII (Delapan).




Sumber: Buku paket PPKn edisi Revisi 2017


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Materi PPKn Bab III Bagian B Part 3 Kelas VIII

Gambar
 BAB 3  Memaknai Peraturan Perundang - undangan Ringkasan materi PPKn Bagian B Part 3 (Google Slide) B. Proses Penyususnan Peraturan Perundang - undangan          Jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut; 1. Undang-undang D asar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Ketetapan MPR 3. Undang-undang / peraturan pemerintah pengganti undang-undang 4. Peraturan Pemarintah 5. Peraturan Presiden 6. Peraturan Daerah Provinsi 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Gambar. PPKn Bagian B part 3 (PPT) by. Canva Materi ini adalah materi lanjutan dari materi sebelumnya yaitu materi PPKn bagian B part 2 dan ini materi akhir dari materi PPKn bagian B tersebut, sehingga dengan mudah kita menyimpulkan pembahasan materi pada bagian B ini dan dapat mengamalkan isi dari materi ini. Jika ada pertanyaan silahkan sampaikan pada komentar atau lewat email kami, link nya ada dibawah ini. Ringkasan Materi PPKn Bab 3 Bagian B part 3 Ringkasan materi t...
Baca selengkapnya

Materi PPKn Bab I Bagian B Kelas VIII

Gambar
 Bab 1 Memahami Kedudukan dan Fungsi Pancasila Resume Materi PPKn (PPT) B. Makna Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup           Pancasila disebut juga dengan dasar falsafah negara ( philosofische grondslag ) dan Ideologi negara ( staatidee ). Pancasila berfungsi sebagai dasar mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara.  Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan UUD negara RI 1945.    Gambar by. Devitasari Pada materi kali ini membahas Pancasila sebagai Ideologi bangsa atau dasar negara bangsa Indonesia dan pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Kami sudah merangkum (resume) pada PPT yang menarik sehingga dapat dengan mudah untuk dipelajarainya. Materi PPKn Bab I Bagian B (PPT) Materi ini lanjutan dari materi sebelumnya yaitu Materi PPKn Bab 1 Bagian A, Mata pelajaran PPKn SMP/ MTs Kelas VIII dapat dengan mudah dipelajarai dan dipahami. Terima kasih jangan lupa bel...
Baca selengkapnya

Materi PPKn Bab 3 Bagian B Part 1 Kelas VIII

Gambar
 BAB 3  Memaknai Peraturan Perundang - undangan Materi PPKn Bagian B Part 1 (Google Slide) B. Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan           Merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. UU mengikat setiap warga dan berisi norma yang harus ditaati. Sebagai hukum dasar UUD NRI Tahun 1945 sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan, dan merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Secara Historis, UUD NRI Tahun 1945 di susun oleh BPUPKI dan ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 agustus 1945. Gambar. Materi PPKn Bagian B Part 1 by. Canva Materi PPKn bab 3 Bagian B Part 1 ini merupakan awalan dari subbab dari Bab 3 subbab kemarin adalah subbab A sekarang dilanjut ke bagian B yang dimana terisi 3 Part masing-masing, sehingga dalam pembahasannya tidak banyak, maka dibuat per 3 part ini merupakan part ke 1 dari materi PPKn Bab 3 Bagian B. untuk melanjutakannya pada materi ini bisa langsung masuk pada link yang sudah kami siapkan dibawa...
Baca selengkapnya