Materi Pelajaran PPKn SMP/MTs Kelas 8 Semester Ganjil (PPT)

 BAB 3 Memaknai Peraturan Perundang-undangan Ringkasan Materi PPKn Bagian C (Google Slide) C. Menampilkan Sikap Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan              Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional berkaitan dengan terbentuknya kesadaran hukum setiap warga negara. Kesadaran hukum warga negara dapat diukur dari beberapa indikator berikut,  1. Pengetahuan Hukum 2. Pemahaman Kaidah-kaidah Hukum 3. Sikap Terhadap Norma-norma Hukum 4. Perilaku Hukum Gambar. Materi PPKn Bagian C by. Canva Materi PPKn bab 3 bagian C ini terdiri dari satu pembahasan namun susahnya untuk diamalkan atau diimpelamsikan terhadap kehidupan kita sehari-hari, walaupun kita sebagai manusia harus tetap semangat dan melaksanakanya. Belajar lagi salah kita perbaiki dan tidak mengulangi hal salah ke3 kalinya. Untuk lebih lanjut dapat kita bahas pada materi ini. Ringkasan Materi PPKn Bab 3 Bagian C Materi pada bab 3 selesai kita akan melanjutkannya...

 BAB 3  Memaknai Peraturan Perundang - undangan Ringkasan materi PPKn Bagian B Part 3 (Google Slide) B. Proses Penyususnan Peraturan Perundang - undangan          Jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut; 1. Undang-undang D asar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Ketetapan MPR 3. Undang-undang / peraturan pemerintah pengganti undang-undang 4. Peraturan Pemarintah 5. Peraturan Presiden 6. Peraturan Daerah Provinsi 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Gambar. PPKn Bagian B part 3 (PPT) by. Canva Materi ini adalah materi lanjutan dari materi sebelumnya yaitu materi PPKn bagian B part 2 dan ini materi akhir dari materi PPKn bagian B tersebut, sehingga dengan mudah kita menyimpulkan pembahasan materi pada bagian B ini dan dapat mengamalkan isi dari materi ini. Jika ada pertanyaan silahkan sampaikan pada komentar atau lewat email kami, link nya ada dibawah ini. Ringkasan Materi PPKn Bab 3 Bagian B part 3 Ringkasan materi t...

 BAB 3  Memaknai Peraturan Perundang - undangan Materi PPKn Bab 3 Bagian B Part 2 (Google Slide) B. Proses penyusunan Pertauran Perundang-undangan           Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.  Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama presiden. Suatu rancangan Undang-undang dapat diusulkan oleh DPR atau Presiden. DPD juga dapat mengusulkan rancangan undang-undang tertentu kepada DPR. Proses pembuatan Undang-undangan apabila rancangan diusulkan oleh DPR sebagai berikut; a. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada presiden. b. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. c. Apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutya rancangan undang-undang disahkan oleh presiden menjadi undang-undang. Gambar, PPKn Bagian B Part 2 by. Canva Materi PPKn bab 3 Bagian B part 2 lanjutan dari materi sebe...

 BAB 3  Memaknai Peraturan Perundang - undangan Materi PPKn Bagian B Part 1 (Google Slide) B. Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan           Merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. UU mengikat setiap warga dan berisi norma yang harus ditaati. Sebagai hukum dasar UUD NRI Tahun 1945 sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan, dan merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Secara Historis, UUD NRI Tahun 1945 di susun oleh BPUPKI dan ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 agustus 1945. Gambar. Materi PPKn Bagian B Part 1 by. Canva Materi PPKn bab 3 Bagian B Part 1 ini merupakan awalan dari subbab dari Bab 3 subbab kemarin adalah subbab A sekarang dilanjut ke bagian B yang dimana terisi 3 Part masing-masing, sehingga dalam pembahasannya tidak banyak, maka dibuat per 3 part ini merupakan part ke 1 dari materi PPKn Bab 3 Bagian B. untuk melanjutakannya pada materi ini bisa langsung masuk pada link yang sudah kami siapkan dibawa...

BAB 3 Memahami Peraturan Perundang - undangan  Ringkasan Materi PPKn Bagian A Part 2 (Google Slide) A. Makna Tata Urutan Peraturan Perundang - undangan (Lanjutan)          Tata urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang lain.  Gambar. PPKn BAB 3 Bagian A Part 2 by. Canva Sekanjutnya dari pembahasan diatas merupakan proses penyusunan hingga akhir dari penysusunan tersebut dapat kita pelajari pada ringakasan materi PPKn bab 3 bagian A part 2, ini materi lanjutan dari materi sebelumnya yaitu materi PPKn bab 3 bagian A part 1. Untuk dapat lebih lanjut materi ini bisa langsung akses link dibawah ini. Materi PPKn Bab III Bagian A part 2 Materi diatas merupakan materi PPKn Bab 3 dalam bentuk google slide atau PPT tujuannya adalah...

 BAB 3 Memahami Peraturan Perundang - Undangan  Ringkasan Materi PPKn Bagian A ke 1 (Google Slide/PPT) A. Makna Tata Urutan Peraturan Perundang - undangan di Indonesia          Mengapa harus ada hukum dalam kehidupan sehari-hari dan pergaualan hidup manusia ini?. Kita mengetahui bahwa setiap manusia mempunyai keinginan. Kadang kala keinginan itu berbeda - beda. Apabila tidak ada suatu yang dijadikan pedoman dalam mewujudkan keinginan - keinginan tersebut, hal yang terjadi adalah benturan-bentuaran. Supaya kehidupan dapat berjalan dengan aman dan tertib, diperlukan adanya peraturan hidup. peraturan hidup itu disebut norma. Apakah norma itu?    Gambar. Materi PPKn Bab 3 Bagian A ke 1 by. Canva Materi pada Bab 3 ini yaitu Memahami Peraturan Perundang-undangan, dalam hal ini kita dapat mempelajari materi tersebut dengan seksama dan dengan tampilan yang menarik diharapkan memberikan kemudahan untuk dapat memahaminya. Silahakan untuk mengakses link...

 BAB 2 Menumbuhkan Kesadaran Terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ringkasan Materi PPKn Bab 2 (Google Slide) D. Melaksanakan dan Mempertahankan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945          Apabila Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diubah, dengan sendirinya, kesepakatan awal berdirinya negara Indonesia merdeka akan hilang. Dengan hilangnya kesepakatan awal tersebut, sama saja dengan membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini tentunya harus dihindari oleh seluruh bangsa Indonesia dengan cara tetap mengahayati, mendukung, dan mengamalkan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang didalamnya terdapat dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Gambar. Mapel PPKn BAB 2 Bagian B by. Canva Materi diatas dapat di lihat pada Google Slide berikut yang sudah kami siapkan, ringkasan materi yang banyak kami olah dengan menggunakan Ms. Power point dan sehingga dapat di akses pada Googleslide.com di bawah ini...