Materi PPKn Bab III Bagian A Part 1 Kelas VIII

 BAB 3

Memahami Peraturan Perundang - Undangan 



Ringkasan Materi PPKn Bagian A ke 1 (Google Slide/PPT)

A. Makna Tata Urutan Peraturan Perundang - undangan di Indonesia

        Mengapa harus ada hukum dalam kehidupan sehari-hari dan pergaualan hidup manusia ini?. Kita mengetahui bahwa setiap manusia mempunyai keinginan. Kadang kala keinginan itu berbeda - beda. Apabila tidak ada suatu yang dijadikan pedoman dalam mewujudkan keinginan - keinginan tersebut, hal yang terjadi adalah benturan-bentuaran. Supaya kehidupan dapat berjalan dengan aman dan tertib, diperlukan adanya peraturan hidup. peraturan hidup itu disebut norma. Apakah norma itu?  

Gambar. Materi PPKn Bab 3 Bagian A ke 1
by. Canva

Materi pada Bab 3 ini yaitu Memahami Peraturan Perundang-undangan, dalam hal ini kita dapat mempelajari materi tersebut dengan seksama dan dengan tampilan yang menarik diharapkan memberikan kemudahan untuk dapat memahaminya. Silahakan untuk mengakses link di bawah ini untuk dapat langung belajar dan memahami materi pada bab 3 tersebut, 

Ringkasan Materi PPKn Bab 3 Bagian A ke 1 (Google Slide)

Dalam materi tersebut kami ringakas atau rangkum dengan menggunakan PPT atau google slide untuk memberikan kemudahan dalam memahami materinya tersebut, jika ada pertanyaan silahkan komentari dibawah ini, dan jika ada ingin memberikan saran dan kritikananya silahakan kirim email atau komentar, berikan kami saran dan keritikan yang membangun sehingga kami dapat memperbaikinya dikemudian hari.




Sumber: Buku Paket PPKn edisi revisi 2017 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Materi PPKn Bab III Bagian B Part 3 Kelas VIII

Gambar
 BAB 3  Memaknai Peraturan Perundang - undangan Ringkasan materi PPKn Bagian B Part 3 (Google Slide) B. Proses Penyususnan Peraturan Perundang - undangan          Jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut; 1. Undang-undang D asar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Ketetapan MPR 3. Undang-undang / peraturan pemerintah pengganti undang-undang 4. Peraturan Pemarintah 5. Peraturan Presiden 6. Peraturan Daerah Provinsi 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Gambar. PPKn Bagian B part 3 (PPT) by. Canva Materi ini adalah materi lanjutan dari materi sebelumnya yaitu materi PPKn bagian B part 2 dan ini materi akhir dari materi PPKn bagian B tersebut, sehingga dengan mudah kita menyimpulkan pembahasan materi pada bagian B ini dan dapat mengamalkan isi dari materi ini. Jika ada pertanyaan silahkan sampaikan pada komentar atau lewat email kami, link nya ada dibawah ini. Ringkasan Materi PPKn Bab 3 Bagian B part 3 Ringkasan materi t...
Baca selengkapnya

Materi PPKn Bab I Bagian B Kelas VIII

Gambar
 Bab 1 Memahami Kedudukan dan Fungsi Pancasila Resume Materi PPKn (PPT) B. Makna Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup           Pancasila disebut juga dengan dasar falsafah negara ( philosofische grondslag ) dan Ideologi negara ( staatidee ). Pancasila berfungsi sebagai dasar mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara.  Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan UUD negara RI 1945.    Gambar by. Devitasari Pada materi kali ini membahas Pancasila sebagai Ideologi bangsa atau dasar negara bangsa Indonesia dan pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Kami sudah merangkum (resume) pada PPT yang menarik sehingga dapat dengan mudah untuk dipelajarainya. Materi PPKn Bab I Bagian B (PPT) Materi ini lanjutan dari materi sebelumnya yaitu Materi PPKn Bab 1 Bagian A, Mata pelajaran PPKn SMP/ MTs Kelas VIII dapat dengan mudah dipelajarai dan dipahami. Terima kasih jangan lupa bel...
Baca selengkapnya

Materi PPKn Bab 3 Bagian B Part 1 Kelas VIII

Gambar
 BAB 3  Memaknai Peraturan Perundang - undangan Materi PPKn Bagian B Part 1 (Google Slide) B. Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan           Merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. UU mengikat setiap warga dan berisi norma yang harus ditaati. Sebagai hukum dasar UUD NRI Tahun 1945 sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan, dan merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Secara Historis, UUD NRI Tahun 1945 di susun oleh BPUPKI dan ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 agustus 1945. Gambar. Materi PPKn Bagian B Part 1 by. Canva Materi PPKn bab 3 Bagian B Part 1 ini merupakan awalan dari subbab dari Bab 3 subbab kemarin adalah subbab A sekarang dilanjut ke bagian B yang dimana terisi 3 Part masing-masing, sehingga dalam pembahasannya tidak banyak, maka dibuat per 3 part ini merupakan part ke 1 dari materi PPKn Bab 3 Bagian B. untuk melanjutakannya pada materi ini bisa langsung masuk pada link yang sudah kami siapkan dibawa...
Baca selengkapnya